Palu Ngataku – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menepati janjinya. Di tengah forum terbuka yang dihadiri ribuan warga Kelurahan Tipo dan sekitarnya, Selasa (10/6/2025) pagi, ia mengumumkan penghentian permanen dua aktivitas pertambangan yang telah delapan bulan ditolak masyarakat. Keputusan itu disambut isak haru dan pekikan takbir dari warga yang memenuhi lokasi aksi damai.
“Saya tidak datang ke sini untuk cari simpati. Ini bukan soal tekanan aksi. Tapi ini tanggung jawab saya kepada rakyat dan daerah,” ujar Anwar Hafid dalam pidatonya, dengan suara yang beberapa kali terdengar tercekat.
Kebijakan tersebut mengakhiri polemik panjang atas kehadiran dua perusahaan tambang, PT Bumi Alpamandiri dan PT Tambang Watu Kalora, yang izinnya sebelumnya hanya diberhentikan sementara. Hari itu, Gubernur menyatakan pencabutan izin secara penuh dan permanen, seraya menyebut bahwa wilayah permukiman bukan tempat untuk kegiatan ekstraktif.
“Saya tegaskan, selama saya menjadi Gubernur, tidak akan ada lagi izin tambang di atas permukiman rakyat,” katanya. Ia mengingatkan masyarakat akan bencana besar yang pernah melanda kawasan itu. “Kalau ruang hidup ini rusak, kita semua bisa tertimbun. Ini tentang keselamatan bersama.”
Keputusan itu datang setelah serangkaian dialog lintas lembaga. Anwar menyampaikan bahwa sebelum tiba di lokasi, ia telah berkoordinasi dengan pejabat Pemkot Palu dan Pemkab Sigi. Respons Bupati Sigi, kata dia, sederhana tapi tegas: tutup, kalau itu membahayakan rakyat.
Faizal, Koordinator Aksi Damai sekaligus Ketua Aliansi Pemuda dan Lingkungan Tipo, menyambut langkah Gubernur sebagai kemenangan moral dan bukti bahwa jalur konstitusional masih bisa diandalkan. “Kami tidak anarkis. Kami tidak pernah melawan negara. Tapi kami mempertahankan hidup. Hari ini kami menang dengan cara damai,” ujarnya, menahan air mata.
Di forum yang sama, tokoh adat Ulujadi, Astam, mengungkap bahwa izin-izin tambang sebelumnya terbit tanpa melibatkan masyarakat setempat. “Kami bukan anti pembangunan. Tapi tambang di kawasan ini adalah ancaman. Sumber air kami hilang, batas wilayah kabur, dan konflik antarwarga makin dalam,” katanya.
Isu tapal batas antara Palu dan Sigi juga kembali mencuat. Perwakilan warga dari Kelurahan Sigi dan Tipo mendesak pemerintah provinsi agar segera menyelesaikan persoalan batas administratif yang belum tuntas sejak 2012, termasuk kisruh SKPT ganda yang menjadi sumber ketegangan sosial di lapangan.
Mengakhiri pidatonya, Gubernur Anwar Hafid kembali menegaskan keberpihakannya. “Keputusan ini saya ambil demi masa depan kita semua. Percayalah, negara tidak akan membiarkan rakyatnya terluka. Saya di sini bersama kalian,” katanya sambil mengangkat tangan, disambut sorakan dan pelukan warga. Pagi itu, di kaki pegunungan Kinovaro, warga Tipo merasa didengar untuk pertama kalinya.
Komentar