PALU NGATAKU – Aksi demonstrasi yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, menjadi sorotan publik setelah akses menuju lokasi aksi ditutup aparat kepolisian pada Jumat (12/6/2026). Peristiwa tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu berbagai tanggapan dari warganet.
Penutupan akses menuju Bundaran HI membuat rencana aksi mahasiswa tidak dapat berlangsung sesuai agenda yang telah disusun. Massa mahasiswa yang sebelumnya bersiap melakukan unjuk rasa di lokasi tersebut akhirnya diminta mengalihkan titik aksi ke kawasan Gedung DPR RI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa Bundaran HI bukan area yang diperuntukkan sebagai lokasi penyampaian pendapat di muka umum. Karena itu, aparat melakukan pengalihan massa demi menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.
Sejumlah mahasiswa mengaku kecewa dengan keputusan pengalihan lokasi aksi. Mereka menilai langkah tersebut tidak sesuai dengan rencana yang telah disampaikan sebelumnya kepada pihak kepolisian melalui surat pemberitahuan resmi.
Salah seorang peserta aksi menyebut pihaknya telah mengajukan pemberitahuan terkait pelaksanaan demonstrasi di Bundaran HI jauh hari sebelum kegiatan berlangsung. Namun, saat tiba di lokasi, massa justru mendapati akses menuju titik aksi telah diblokade aparat keamanan.
Sebelum pelaksanaan demonstrasi, BEM UI diketahui telah mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk turun ke jalan melalui akun media sosial resminya. Dalam seruan tersebut, mereka mengajak publik menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Aksi itu direncanakan berpusat di Bundaran HI setelah massa terlebih dahulu berkumpul di area kampus UI. Mahasiswa mengenakan pakaian berwarna hitam sebagai atribut aksi sebelum bergerak menuju pusat Jakarta untuk menyampaikan aspirasi.
Dalam demonstrasi tersebut, BEM UI mengangkat sedikitnya lima isu utama. Mulai dari kenaikan harga Pertamax, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), persoalan hak asasi manusia (HAM), hingga penolakan terhadap revisi Undang-Undang Polri yang dinilai memerlukan kajian lebih mendalam.
Komentar