Palu Ngataku – Desakan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid terkait ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang akhirnya mendapat respons dari pemerintah pusat.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan siap membahas skema baru DBH untuk Sulteng setelah pernyataan keras Anwar viral usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI.
Gubernur Anwar mengungkapkan, dirinya telah dihubungi langsung oleh pejabat tinggi Bappenas, termasuk Kepala Bappenas. Mereka meminta Pemprov Sulteng segera menyusun kajian resmi sebagai bahan presentasi di tingkat nasional.
“Tolong Pak Gubernur dibuatkan kajiannya, nanti kita bawa ke Presiden,” kata Anwar mengutip ucapan Kepala Bappenas, Kamis (1/5/2025).
Langkah ini disebut Anwar sebagai pintu masuk menuju perhitungan DBH yang lebih adil untuk Sulteng. Ia menegaskan, sejak menjabat Bupati Morowali, dirinya sudah memperjuangkan hak daerah penghasil mendapatkan porsi yang layak dari hasil kekayaan alam.
“Ini bukan perjuangan baru. Tapi sekarang momentumnya tepat,” ujarnya.
Menurut Anwar, DBH berbeda dengan CSR karena dana DBH masuk langsung ke kas daerah dan dapat digunakan untuk memperkuat program pembangunan, terutama saat menghadapi fase pasca-tambang.
“Kalau CSR itu tergantung goodwill perusahaan. DBH bisa kami arahkan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dukungan atas langkah Anwar datang dari berbagai kalangan. Ia menyebut aspirasi ini ramai dibicarakan di grup-grup WhatsApp warga Sulteng. “Saya bersyukur, masyarakat antusias. Ini bukan soal politik, tapi soal keadilan fiskal,” kata dia.
Pemprov Sulteng saat ini tengah menyusun kajian berisi data produksi tambang dan rencana pemanfaatan DBH, termasuk untuk program beasiswa “Berani Cerdas” yang disebut telah menerima lebih dari 50 ribu pendaftar. “Kalau dana DBH proporsional, kita bisa bantu lebih banyak rakyat,” ujarnya.
Anwar berharap perhatian Bappenas akan membuka jalan bagi revisi kebijakan fiskal nasional, terutama untuk daerah-daerah penghasil tambang yang selama ini belum mendapat porsi setimpal. “Kami ingin dukung program Presiden, tapi butuh kekuatan fiskal yang layak,” tambahnya.
Sebelumnya, pernyataan Anwar dalam forum DPR RI, Selasa (29/4/2025), sempat menggegerkan publik. Ia memprotes keras DBH tambang yang hanya Rp200 miliar per tahun, padahal Sulteng disebut berkontribusi pada penerimaan negara hingga ratusan triliun rupiah dari industri smelter.
Komentar