Palu Ngataku – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, menyatakan komitmennya untuk memperkuat eksistensi hukum adat melalui dukungan terhadap pelaksanaan Kongres Mbaso. Dukungan tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Forum Pemuda Kaili Bangkit di kediamannya, Senin (28/4/2025).
Menurut Anwar, Kongres Mbaso yang dijadwalkan berlangsung Agustus 2025 merupakan momentum penting dalam menjaga dan mengembangkan kearifan lokal di tengah derasnya pengaruh globalisasi. Ia menekankan perlunya upaya konkret untuk memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional.
“Buatkan kajian akademisnya, supaya kita bisa memformalkan hukum adat di Sulawesi Tengah,” kata Anwar kepada perwakilan forum.
Selama ini, Sulawesi Tengah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat. Namun, Anwar menilai legalisasi hukum adat perlu diperkuat agar lebih diakui secara nasional.
Selain itu, ia juga mendorong pelestarian bahasa daerah, dengan mendukung rencana Forum Pemuda Kaili Bangkit untuk menyusun kamus bahasa lokal.
Di bidang pendidikan, Gubernur mengumumkan rencana pembangunan “Sekolah Rakyat” bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Program ini ditujukan bagi kelompok Desil 1 dan Desil 2, dengan target mencetak 1.000 “Tadulako” muda melalui pembiayaan dari pemerintah.
Ia menyebutkan, dua lokasi awal pembangunan sekolah tersebut telah disetujui Kementerian Sosial RI, yaitu di Kabupaten Tojo Una-una dan Donggala.
Dalam pertemuan itu, Anwar juga menyoroti persoalan maraknya buaya di Teluk Palu. Sebagai solusi, ia mengusulkan pengembangan penangkaran buaya, yang dinilai bisa meningkatkan keamanan warga sekaligus membuka peluang baru di sektor ekowisata.
Ketua Panitia Kongres Mbaso, Abd Rahman Syamsu, menyatakan kongres akan mengusung tema besar tentang harmonisasi hukum adat dan pembangunan daerah.
Ia menegaskan komitmen Forum Pemuda Kaili Bangkit untuk berkontribusi aktif dalam pelestarian budaya dan lingkungan di Sulawesi Tengah.
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan
Komentar